Hot Borneo

Verfak 9 Parpol di Tingkat Kalsel Beres, Dua Ketua Tak Bisa Hadir Langsung

Menariknya dalam proses ini, dua ketua Parpol menjalani verfak hanya melalui video call. Mereka adalah ketua Hanura dan PBB.

Featured-Image
Dua ketua Hanuar dan PBB menjalani verfak secara virtual dengan alasan sedang umrah. Foto-apahabar.com/Syahbani.

apahabar.com, BANJARMASIN - Verifikasi faktual (Verfak) 9 partai politik (Parpol) calon peserta Pemilu 2024 di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dinyatakan selesai, Senin (17/10) sore.

Hasilnya dari pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel menyatakan, ke sembilan parpol non-parlemen tersebut memenuhi syarat.

"Kesembilannya dinyatakan memenuhi syarat," ujar Ketua Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie.

Verifikasi faktual berfokus terhadap kesesuaian data pengurus, seperti KTP, kartu anggota, keterwakilan 30 persen perempuan, hingga memastikan domisili kantor sekretariat partai. 

Menariknya dalam proses ini, tak semua pengurus parpol menjalani verifikasi faktual langsung di tempat. Dengan kata lain ada dari mereka yang menjalani hanya melalui virtual.

Sebut saja diantaranya ketua Parpol Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Keduanya menjalani verifikasi faktual hanya melalui video call.

"Alasan keduanya karena saat ini sedang umrah. Juga bendahara Hanura baru melahirkan," beber Ketua Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono.

Kendati demikian, Bawaslu Kalsel memastikan hal tersebut tak mempengaruhi terhadap proses verifikasi. Sebab masih diperbolehkan menurut aturan. 

"Verifikasi faktual dengan video call boleh, termasuk untuk KSB (ketua sekretaris bendahara)," jelas Azhar Ridhanie yang akrab disapa Aldo ini.

Adapun hasil dari verifikasi faktual terhadap 9 parpol non-parlemen di tingkat Kalsel sebagai berikut;

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) jumlah pengurus sebanyak 5 orang, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Keterwakilan perempuan terpenuhi 60 persen. Status kantor pinjam pakai.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) jumlah pengurus 7 orang. 3 laki-laki dan 4 perempuan. Keterwakilan perempuan terpenuhi 60 persen. Status kantor sewa.

Partai Hanura jumlah pengurus 37 orang. 21 laki-laki dan 16 perempuan. Keterwakilan perempuan terpenuhi 76 persen. Status kantor sewa.

PBB jumlah pengurus 16 orang. 9 kali-laki dan 7 perempuan. Keterwakilan perempuan terpenuhi 77 persen. Status kantor pinjam pakai.

Partai Umat jumlah pengurus 12 orang. 8 kali-laki dan 4 perempuan. Keterwakilan perempuan terpenuhi 50 persen. Status kantor pinjam pakai.

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) jumlah pengurus 12.  8 kali-laki dan 4 perempuan. Keterwakilan perempuan terpenuhi 50 persen. Status kantor pinjam pakai.

Partai Buruh jumlah pengurus 11 orang. 7 laki-laki dan 4 perempuan. Keterwakilan perempuan terpenuhi 57 persen. Status kantor pinjam pakai.

Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) jumlah pengurus 9 orang. 6 laki-laki dan 3 perempuan. Keterwakilan perempuan terpenuhi 50 persen. Status kantor pinjam pakai.

Terakhir Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) jumlah pengurus 10 orang. 7 laki-laki dan 3 perempuan. Keterwakilan perempuan terpenuhi 42 persen. Status kantor sewa.

Editor
Komentar