Hot Borneo

Terdaftar sebagai Anggota Parpol, Belasan Warga Tabalong Telah Mengadu ke Bawaslu

apahabar.com, TANJUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tabalong, mencatat sejak 11-29 Agustus 2022 terdapat 13…

Featured-Image
Petugas posko pengaduan Bawaslu Tabalong melayani masyarakat yang mengadu karena namanya masuk anggota parpol tanpa sepengatahuannya. Foto: Bawaslu Tabalong

apahabar.com, TANJUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tabalong, mencatat sejak 11-29 Agustus 2022 terdapat 13 orang yang mengadu ke posko pengaduan yang dibuka.

Nama mereka juga masuk ke dalam sistem informasi partai politik (Sipol). Aduan yang disampaikan tersebut karena tidak merasa menjadi kader partai politik tertentu.

Komisioner Bawaslu Tabalong Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa, Mahdan Basuki, mengatakan latar belakang para pengadu bervariasi, mulai dari mahasiswa, wiraswasta, karyawan swasta, PPPK, perangkat desa hingga PNS.

“Asal mereka tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tabalong,” sebutnya, Senin (29/8).

"Semua pelapor telah mengisi formulir surat pernyataan tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik dan melampirkan salinan KTP elektronik,” imbuhnya.

Selanjutnya, Bawaslu Tabalong menyerahkan data pribadi yang menyatakan tidak menjadi pengurus/anggota partai politik tersebut ke KPU setempat sebagai saran perbaikan.

“Berdasar rincian program dan jadwal pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik pada 16-29 Agustus 2022,” beber Mahdan.

Guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan data pribadi sebagai pengurus atau anggota partai politik, Bawaslu Kabupaten Tabalong gencar menyampaikan imbauan pencegahan kepada sejumlah instansi yang ada di daerah setempat.

Surat imbauan yang ditujukan kepada masing-masing instansi, baik itu jajaran forkopimda, badan, dinas, kantor, sekolah dan seluruh kecamatan di Tabalong, agar tidak adanya pencantuman nama pejabat maupun pegawai sebagai pengurus atau anggota partai politik.

“Jumlahnya sekitar 341 surat. Surat imbauannya telah disampaikan kepada setiap instansi, beriringan dilaksanakan tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 ke KPU pada 1-14 Agustus 2022,” ungkap Mahdan.

Menurut Mahdan, upaya pencegahan ini dilakukan karena anggota partai politik berpotensi tidak memenuhi syarat apabila berstatus anggota TNI, anggota Polri, ASN, Penyelenggara Pemilu, kepala desa atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sesuai Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.

“Ini untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024, Bawaslu Tabalong telah membuka posko pengaduan masyarakat,” pungkas Mahdan Basuki.

Dari data Bawaslu Tabalong, 13 orang yang mengadu tersebut 4 perempuan dan 9 laki-laki. Terdiri dari 1 wiraswasta, 1 karyawan swasta, 3 mahasiswa, 3 PNS, 4 PPPK dan 1 perangkat desa.

Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Tabalong, Ardiansyah, mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan proses verifikasi melalui Sipol.

“Terkait tanggapan masyarakat wewenang KPU RI, nanti akan disampaikan melalui Sipol ke KPU kabupaten/kota, saat ini kami belum menerima perintah,” jelasnya dihubungi terpisah.

Komentar