News

Target 1 Juta Barel 2030 Dinilai Ambisius, Komisi VII DPR: Butuh Akuisisi Blok Baru Sebesar Rokan dan Cepu

apahabar.com, JAKARTA – Dewan Permusyawaratan Rakyat meragukan target yang ditetapkan pemerintah mengenai produksi 1 juta barel…

Featured-Image
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno. Foto: Dok. Eddy Soeparno

apahabar.com, JAKARTA - Dewan Permusyawaratan Rakyat meragukan target yang ditetapkan pemerintah mengenai produksi 1 juta barel minyak per hari pada 2030 dapat tercapai. Pasalnya, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, secara konsisten tengah terjadi penurunan produksi minyak dan gas nasional, khususnya pada aspek minyak mentah.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengungkapkan keraguannya tentang penurunan produksi tersebut sangat beralasan. Sebab, target produksi minyak tahun ini hanya mencapai 680 ribu barel per hari. Sedangkan range APBN 2022 diproyeksikan produksi minyak mencapai 705 ribu sampai 715 ribu barel per hari.

"Dari DPR bahwa target yang dicanangkan itu cukup ambisius dalam kondisi sekarang. Jika ingin capai target tersebut kita butuh akuisisi atau temuan blok sebesar Rokan atau Cepu dengan catatan yang eksisting tidak mengalami penurunan produksi," kata Eddy melalui siaran daring, Kamis (18/8)

Eddy mengatakan butuh usaha keras agar Indonesia dapat kembali menarik perhatian para investor. Khususnya investor yang memiliki kapasitas untuk melakukan investasi dengan jumlah dan skala yang besar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mudah bila pengelolaan dan perizinan yang lebih mudah untuk diakses.

Meski begitu, Eddy yang juga Sekretaris Jenderal PAN ini tidak memungkiri ihwal tantangan produksi minyak, khususnya mengenai pengelolaan dan dana investasi. Sebab, untuk mencapainya dibutuhkan teknologi terkini dengan harga yang ternilai mahal.

"Jadi ini saya kira merupakan tantangan tersendiri bagi Pertamina bagaimana Pertamina bisa ikut mendukung peningkatan dari produksi migas secara nasional," pungkas Eddy.

Di sisi lain, imbuh Eddy, Pertamina merupakan perusahaan yang masih dimiliki oleh negara. Sehingga proses pengambilan keputusan dan proses untuk melakukan investasi, membutuhkan waktu yang panjang, ketimbang perusahaan yang bergerak di bidang yang sama tetapi tetapi dimiliki oleh pihak swasta.

"Nah ini yg saya kira merupakan pekerjaan rumah besar tentang masalah energi itu kalau kita bersama dan bersungguh-sungguh dan buat action plan. Saya kira target yang direncanakan dalam mencapai ketahanan energi bisa dilakukan," jelasnya. (Resti)

Komentar