News

SUI Temukan Dugaan Masalah di Balik Kenaikan Subsidi Energi Mencapai Rp234 Triliun

apahabar.com, JAKARTA – Organisasi Sarjana Untuk Indonesia menilai peningkatan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan…

Featured-Image
Ilustrasi subsidi BBM. Foto: CNN Indonesia

apahabar.com, JAKARTA - Organisasi Sarjana Untuk Indonesia menilai peningkatan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah tidak wajar. Hal ini karena peningkatan subsidi BBM mencapai Rp234 triliun atau 180 persen, sedangkan harga minyak mentah dunia hanya naik sekitar 50 persen.

Ketua Organisasi Sarjana Untuk Indonesia, Gede Sandra mengungkapkan harga rata-rata minyak bumi pada tahun 2021 mencapai USD68 per barel. Sementara itu, harga pada 2022 meningkat menjadi USD104 per barel, artinya terjadi kenaikan sebesar 50 persen. Dirinya menduga kenaikan yang tidak wajar ini terjadi bukan karena harga minyak dunia, namun juga ada masalah lain seperti inefisiensi yang dilakukan pertamina.

"Naik cuma 50 persen tapi kenapa subsidinya bisa 200 persen. Nah ini secara naluri ke ilmuan saja sudah tidak wajar. Jadi kita curiga ada masalah di balik subsidi yang tiba-tiba menggelembung," ungkapnya kepada apahabar.com, Sabtu (27/8).

Dia juga menambahkan dengan kenaikan harga minyak yang mencapai 50 persen seharusnya subsidi yang diberikan tidak jauh dari itu. Selain itu, menurutnya tidak hanya subsidi, kompensasi energi tahun 2022 juga ikut mengalami peningkatan sebesar 220 persen. Dengan rincian anggaran sebesar Rp213,2 triliun untuk BBM dan Rp21,4 triliun untuk listrik.

Gede juga mengungkapkan bahwa kenaikan ini semakin tidak wajar karena di beberapa tempat seperti Vivo dan Petronas juga sudah mulai menurunkan harga bensinnya. Dia menduga kalau nilai lebih yang dibayarkan masyarakat bukan untuk harga minyak melainkan dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

"Jangan-jangan ada hal yang tidak ada urusannya dengan kenaikan harga minyak. Masalah Pertamina seperti inefisiensi yang harus ditanggung publik. Jangan-jangan ada titipan anggaran untuk IKN," tutupnya.

Reporter: Thomas

Komentar