News

Subsidi BBM Salah Sasaran, Buruh Nilai Pemerintah Tak Becus Kelola Negara

apahabar.com, JAKARTA – Sekjen Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno menyebut pemerintah tidak becus…

Featured-Image

apahabar.com, JAKARTA – Sekjen Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno menyebut pemerintah tidak becus dalam mengelola negara.

Hal itu merespon penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi yang selama ini salah sasaran.

Menurut dia, alasan tersebut tidak logis, mengingat pemerintah punya akses data lengkap penduduk Indonesia.

"Salah sasaran tidak mungkin, karena pemerintah tahu mana data penduduk, mana orang miskin mana orang kaya yang ada di Indonesia," kata Sunarno saat melakukan orasi di depan patung kuda Selasa (13/9).

Namun, jika benar alasannya demikian, terjadi salah sasaran terhadap penyaluran subsidi BBM, artinya menunjukkan kurangnya pengawasan pemerintah.

"Jika kebijakan demikian menyampaikan atau beralasan bahwa subsidi salah sasaran artinya disini pemerintah kita tidak becus dalam mengelola negara." tegasnya.

sunarno mengatakan Ini harus menjadi kritik serius untuk pemerintah. Sebab, ini berbanding terbalik dengan janji manis para elite politik disetiap masa kampanyenya.

"Ini harus menjadi kritikan buat para penguasa dan elit politik, yang setiap masa-masa kampanye dan pemilu selalu menjajikan kesejahteraan rakyat. Bohong!" teriaknya di hadapan para massa demonstran.

Lebih lanjut Sunarno menilai jika mereka pemerintah termasuk dari Lembaga Yudikatif, Legislatif, mereka semua telah gagal mengelola negara ini.

"Hal ini menunjukkan bahwa elit politik telah gagal bagaimana mengelola negara, bagaimana mensejahterakan rakyat. Termasuk Lembaga-lembaga Yudikatif, legislative mereka semua telah gagal mengurus pengelolaaan negara," pungkasnya.

Tuntutan pertama disampaikan massa demonstran, menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM karena berdampak secara signifikan terhadap berbagi sektor kehidupan.

Kedua, menuntut pemerintahan mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk meredam dampak krisis.

Kemudian, Cabut Omnibus Law Cipta Kerja dan PP turunanya, Cabut UU P3, Tolak Revisi UU KUHP (RKUHP) dan terakhir Tolak Revisi UU SISDIKNAS.

Atas lima tuntutan tersebut, massa menyatakan, bila pemerintah tidak merealisasikan tuntutan tersebut, demo buruh akan diperluas hingga ke tiap-tiap kota dan kabupaten.

“Kami akan terus melakukan aksi-aksi di berbagai macam kota dan daerah,” ujarnya. (Leni/Foto:BS)

Komentar