Hot Borneo

Sidang Pengujian UU Provinsi Kalsel Berlanjut, Ahli-Saksi Pemohon Tegaskan IKP di Banjarmasin

apahabar.com, BANJARBARU – Sidang lanjutan perkara pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang…

Featured-Image
Tim pemohon. Foto: Dok. apahabar.com

apahabar.com, BANJARBARU – Sidang lanjutan perkara pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel digelar di Mahkamah Konstitusi, Selasa (13/9).

Agenda kali ini, mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon perkara No 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022.

Yang mana dalam hal ini, sebagai ahli pemohon adalah Ihsan Anwari.

Dalam penyampaiannya, Ihsan bilang bahwa legislasi yang baik perlu mengedepankan asas-asas penyusunannya yang terdiri atas asas formal dan materiil.

Dan asas-asas dalam pembentukan perundang-undangan harus dibagi dari asas bersifat formal dan materiil.

Formal ialah menyangkut cara pembentukannya dan dibentuk, materill menyangkut isi atau meterinya.

“Dalam konteks pengujian UU No 8 tahun 2022 tentang provinsi Kalsel sangat relevan dengan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Apa yang dimaksud bahwa dalam peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi yang tepat dengan jenis dan hirarkinya,” ujarnya.

Berkenaan dengan pemerintahan daerah, diatur dalam UU No 23 tahun 2014. Lalu dalam bab yang berkenaan dengan penataan daerah atau lebih spesifik bicara tentang penataan daerah itu, ditegaskannya dalam hal khusus berkenaan dengan penyesuaian daerah dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).

Di mana dalam pasal tersebut diterangkan bahwa penyesuaian daerah itu berupa perubahan batas wilayah daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama, dan perubahan nama bagian rupa bumi termasuk pemindahan ibu kota.

Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 30 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, perusahaan nama ibu kota dan pemindahan ibu kota di dalam satu pertimbangannya menegaskan.

Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, perubahan nama ibu kota, dan pemindahan ibu kota diperlukan adanya pedoman.

Dalam hal berkaitan dengan ibu kota yang diatur dalam Permendagri No 30 Tahun 2012 Pasal 7, Ihsan menegaskan pemindahan ibu kota kabupaten/kota atau ibu kota provinsi dilakukan dalam pusat penyelenggaraan pemerintahan berada di luar wilayah sekitar permerintahan yang bersangkutan, keterbatasan daya dukung wilayah ibu kota yang bersangkutan, bencana alam atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam hal pendanaan ditegaskan, pemberian nama daerah, perubahan nama ibu kota, pemindahan ibu kota ini dibebankan pada anggaran belanja dan anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan belanja daerah.

Dalam ketentuan Permendagri itu, kata Ihsan ada dinyatakan pada Pasal 11, ketentuan tentang tata cara pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, perubahan nama ibu kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku terhadap tata cara pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan.

“Dengan demikian yang ingin ditegaskan di sini adalah, dengan prosedur yang sedemikian inilah yang harus dipenuhi untuk pemindahan ibu kota baik provinsi ataupun kabupaten/kota,” terangnya.

Sedang materi pengaturan UU Pasal 4 No 8 Tahun 2022 yang menyatakan perubahan ibu kota dari Banjarmasin ke Banjarbaru adalah termasuk dalam peraturan yang harus ditetapkan dalam instrumen hukum berupa peraturan pemerintah bukan dengan diatur di dalam undang-undang.

“Oleh sebab itu, jelas sangat terang benderang ibu kota provinsi Kalsel berkedudukan di Banjarmasin mengacu pada undang-undang sebelumnya UU 25, karena UU Pasal 4 No 8 Tahun 2022 itu menjadi stagnan, mengambang tidak dapat dilaksanakan karena tidak diatur secara teknis,” ungkapnya.

Termasuk dalam hal pendanaan pemindahan ibu kota dari kota Banjarmasin ke Banjarbaru tidak ditegaskan secara tegas dibebankan kepada anggaran mana. Dan hal berkenaan dengan pemindahan ibu kota harus dengan penetapan instrumen hukum berupa peraturan pemerintah.

Dalam perspektif ini, klaimnya UU Provinsi Kalsel tidak memenuhi asas dapat dilaksanakan. Merupakan asas formil sebagaimana ditegaskan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sehingga tidak serta merta ihwal pengaturan ibu kota baru disisipkan begitu saja dalam salah satu pasal dalam undang-undang Provinsi Kalsel.

“Meski dengan dasar pembentuknya misalnya karena ingin diperbarui lalu ikut disisipkan tentang perubahan ibu kota dari Banjarmasin ke Banjarbaru tanpa disertai prosedur baku dengan pemenuhan berbagai aspek dan syarat terukur sebagaimana peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Sementara itu, sebagai saksi pemohon adalah Sahmardian, yang mengaku terkejut akan lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2022 itu.

“Saya sebagai Ketua Ormas Sasangga Banua sangat terkejut, karena bukan bentuknya perubahan tetapi malah terbit UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan.

Bukan tanpa sebab, katanya dalam setiap tahapan diskusi pihaknya tidak ada pembahasan pemindahan ibu kota Provinsi Kalsel ke Banjarbaru. Namun dalam undang-undang terbaru ada substansi pemindahan ibu kota provinsi Kalsel ke Banjarbaru.

“Padahal dulu tidak pernah dibahas. Kami tetap menyampaikan bahwa ibu kota Provinsi Kalsel tetap di Banjarmasin,” tutupnya.

Mengakhiri sidang, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan bahwa perkara ini harus diputus paling lambat 11 Oktober 2022.

Dan sidang akan kembali digelar pada Senin 19 September 2022 dengan agenda mendengar ahli dan saksi pemohon No 60 juga kemudian ahli dan saksi pihak terkait.

“Untuk CV dan keterangan tertulis ahli dan saksi supaya diserahkan ke paniteraan paling lambat 2 hari sebelum sidang. Sidang selesai dan ditutup,” tandasnya.

Komentar