Pemkab Tabalong

Perbup Tabalong Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Segera Disusun

apahabar.com, TANJUNG – Pemerintah menerbitkan Peraturan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)….

Featured-Image
Pemkab Tabalong segera menerapkan Surat Edaran Menpan-RB Nomor 16/2022 tentang disiplin PNS. Foto: Dokumen

apahabar.com, TANJUNG – Pemerintah menerbitkan Peraturan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aturan ini berlaku untuk seluruh PNS baru maupun lama dan telah diundangkan sejak 31 Agustus 2021.

Sebagai salah satu kabupaten di Indonesia, Kabupaten Tabalong juga telah menerapkan PP tersebut.

“Dalam waktu dekat ini kami mulai menyusun Peraturan Bupati (Perbup) Tabalong tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Tabalong, H Rusmadi, Minggu (19/9).

Kata, Rusmadi lagi, sebagai tindak lanjut keluarnya PP tersebut biasanya juga diiringi dengan Peraturan Kepala BKN sebagai peraturan pelaksanaan PP No 94 Tahun 2021 tersebut.

Dengan PP baru tersebut tidak serta merta mencabut PP No 53 Tahun 2010 tentang disipilin PNS.

PP No 53 itu masih ada yang berlaku misalnya dalam pasal 45 PP yang baru pada ketentuan penutup disebutkan pada ayat 3 bahwa jenis hukuman sedang masih dipertahankan malah ditambah dengan pemotongan tunjangan sebesar 25 persen selama 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan.

Perbedaan dengan PP yang lama adalah terkait hukuman disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya tidak masuk selama 10 hari berturut turut atau 28 hari secara komulatif 12 bulan

“Maka, PNS bisa diberikan sanksi hukuman berat dan bisa diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, namun harus didahului dengan penjatuhan hukuman disiplin ringan oleh atasannya langsung bila tidak masuk kerja selama 3 hari,” jelas Rusmadi.

“Bila masih tidak masuk kerja akan dilanjutkan pada hukuman disiplin sedang dan seterusnya sampai dengan hukuman disiplin berat,” sambungnya.

Rusmadi bilang, terbitnya PP Nomor 94 Tahun 2021 ini sudah disampaikan kepada para kepala SKPD melalui pesan WhatsApp.

Artinya ini bisa dianggap sebagai sosialisasi informal.

“Insya Allah bila Perbupnya sudah ada akan kami sosialisasikan lagi,” pungkas Rusmadi.

Komentar