News

Nilai Aset BUMN Mencapai Rp9.000 Triliun, Mahfud MD: Tapi Merugikan Negara Rp47,92 Triliun

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan Badan…

Featured-Image
Menko Polhukam, Mahfud MD. Foto: bandungkita.id

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki sumbangsih dalam meningkatkan perekonomian negara. Meski begitu ia tidak menampik, BUMN juga merugikan keuangan keuangan negara.

“Saya punya catatan bahwa kekayaan BUMN itu sekarang ini asetnya mencapai sebesar Rp9000 triliun dengan kontribusi terhadap negara mencapai Rp1.200 triliun,” ucap  Mahfud dalam BUMN Legal Summit 2022 yang disiarkan secara daring di kanal YouTube Kementerian BUMN, Kamis (22/9).

Mahfud memaparkan dalam tiga tahun terakhir BUMN mampu memberikan keuntungan untuk Indonesia. Sebelumnya, yang biasa diketahui masyarakat, BUMN hanya membuat negara mengalami kerugian karena korupsi di internal BUMN.

Ia merinci pada peiode 2016-2021 kasus korupsi di BUMN yang sudah masuk ke tahap penyidikan mencapai 119 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 340 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan total kerugian negara mencapai Rp47,92 triliun.

“Hal ini merupakan perwujudan fungsi hukum sebagai alat pembaruan masyarakat yang di bidang pembangunan ekonomi,” terangnya.

Adapun dalam penjelasanya negara mengalami kerugian di instansi BUMN sepanjang tahun 2016-2021 mencapai Rp47,92 triliun, dikarenakan ketidaktegasan pemerintah dalam menangani kasus korupsi tersebut.

“BUMN yang terlibat dalam kasus korupsi di antaranya  yang sangat terkenal sekarang ini PT Asuransi Jiwasraya, kemudian PT. Asabri, PT. Garuda Indonesia, PT. Waskita Beton Prikes dan sebagainya,” ungkap Mahfud.

Dari semua perusahan yang disebutkan tadi, Mahfud diminta untuk membicarakan mengenai arah pembangunan hukum nasional di bidang ekonomi yang ditulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPRJMN). Di dalamnya dijelaskan tentang penataan regulasi untuk mendukung kemudahan usaha.

“Efisiensi pengelolaan kekayaan negara dan seterusnya itu. Maka pemerintah sudah bersikap tegas dan akan terus bersikap tegas,” tutupnya.

Komentar