Banner
Pemkab Tanah Laut

Menkop UMKM: Belasan Pabrik CPO Bisa Dibangun di Tala, Dananya Ada di BPDPKS

Menko UMKM Teten Masduki bicara potensi besar Kabupaten Tanah Laut (Tala) sebagai tempat pengolahan Crude Palm Oil (CPO).

Featured-Image
Bupati Tanah Laut HM Sukamta saat mendampingi Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki saat peresmian pabrik CPO di Batu Ampar Tala, Selasa (31/1/2023). Foto-Ist.

apahabar.com, PELAIHARI - Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Menkop UMKM) Teten Masduki bicara potensi besar Kabupaten Tanah Laut (Tala) sebagai tempat pengolahan Crude Palm Oil (CPO).

Teten usai meresmikan salah satu pabrik CPO dan peletakan batu pertama pembangunan pabrik minyak makan merah di Desa Tajau Mulya, Kecamatan Batu Ampar Tala, kemarin, melihat bahwa, 11.000 hektar lebih kebih sawit di Bumi Tuntung Pandang, dapat dibangun 11 pabrik.

Terlebih kata Teten, anggaran pembangunannya bisa digunakan melalui Badan Pengelolaan dan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), selain bersumber dari investor. "Jadi Dana pembangunan tersebut merupakan milik petani yang ada di BPDPKS," ujar Menkop UMKM.

Diakuinya, untuk mengalirkan dana BPDPKS ke koperasi petani dibutuhkan regulasi. Akan tetapi kata Teten, kementerian UMKM sudah menyelesaikan produk peraturannya, tinggal menunggu persetujuan DPR.

"Pak bupati (Tala; HM Sukamta) nanti bisa datang membawa petaninya ke BPDPKS supaya segera dialirkan dananya, saat ini baru terpakai 9 persen dari Rp70 triliun," ungkapnya.

Kalau dana sebesar itu dapat digunakan untuk membangun pabrik-pabrik untuk petani, sebut dia, maka perekonomian akan bergerak dengan baik.

Sementara itu, adanya kemitraan antara Koperasi Sawit Makmur dengan PT BGMPA merupakan upaya yang cukup baik untuk pembangunan pabrik CPO Tala.

"Model-model kemitraan, usaha kecil, koperasi dengan swasta saat ini sedang kami dorong," paparnya.

Dia mencontohkan seperti di Vietnam kemitraan usaha UMKM dengan industri dan usaha besar sudah 24,6 persen, di Indonesia saat ini baru 6 persen.

Di Jepang, Korea, China, UMKM tidak hanya  bikin kripik, krupuk, dodol,  tapi mereka bikin komponen-komponen barang setengah jadi untuk menyuplai industri.

"Di Jepang mobil Toyota, mobil Nissan itu komponen-komponennya diproduksi oleh UMKM. Jadi UMKM  harus terintegrasi dengan industri. Kalo industrinya maju, usaha besarnya maju, koperasi dan UMKM ikut maju. Bukan ditinggal, kalau ditinggal yang kaya makin kaya," tegasnya. 

Kedepan grand desain UMKM tidak terus menerus di sektor berteknologi rendah, namun didorong pada produk-produk berbasis kreativitas dan  inovasi teknologi.

"Kalau kita belajar dengan maju UMKM bisa tumbuh, berkembang, naik kelas kalau dia terintegrasi dengan industri. Sekarang pemerintah sudah memberikan=insentif, upah, pajak untuk swasta besar, industri bermitra dengan UMKM," tegasnya.

Untuk itu, dia meminta kepada Bupati Tala, apabila ada investor masuk harus bermitra dengan koperasi dan UMKM setempat, karena pemerintah punya kekuasaan untuk itu.

Apalagi sambung dia lagi, Presiden Joko Widodo menginginkan petani kelapa sawit di Indonesia membangun pabrik hilirisasi berupa pabrik minyak makan merah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"Tidak hanya itu, presiden juga ingin petani sawit saat ini menguasai hampir 41,24 persen kebun sawit di Indonesia tidak hanya menjual tandan buah segar (TBS) ke industri," ujar Menkop UMKM ini. 

Sebab, pemerintah hanya memberikan izin kepada petani sawit untuk membangun pabrik minyak makan merah dengan teknologi yang sederhana, sehingga menekan biaya produksi, membangun pabrik skala mini dan minyak lebih sehat.

"Kalau minyak goreng warnanya bening karena di bleaching atau melalui proses menghilangkan pigmen warna dan dibersihkan warna merahnya, padahal itu sumber vitamin A dan vitamin E," ujar Teten.

Catatan dari Kementerian Perindustrian, jelas dia, Indonesia masih mengimpor bahan baku vitamin A dan vitamin E, padahal Indonesia sudah tersedia bahan baku dari sawit.

Presiden Jokowi, kata dia juga meminta pembangunan pabrik minyak makan merah hanya untuk koperasi petani sawit, bukan bagi perusahaan besar, agar nantinya tidak terjadi persaingan antara minyak makan merah dengan dengan produk lainnya.

"Minyak makan merah ini jangan bersaing dengan yang besar, kalau yang kecil bersaing dengan yang besar pasti kalah. Jadi ini pemihakan pemerintah kepada petani sawit," tandas Teten.

Ia bilang agar minyak makan merah diproduksi dengan murah dan bisa dibeli masyarakat sekitar, maka pembangunannya itu per 1.000 hektare satu mini plant CPO dengan hasil produksi diperkirakan 10 ton per hari dan hasil produksinya bisa diserap dua kecamatan.

"Inilah konsep pabrik yang terintegrasi. Jadi kebunnya, pabriknya dan pasarnya satu kawasan. Sehingga biaya produksinya bisa ditekan lebih murah," tandasnya.

Lebih lanjut, Teten mengemukakan, untuk Detail Engineering Design (DED) pabrik minyak makan merah sudah selesai dan pabrik sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Badan Standarisasi Nasional dengan BPOM sudah mengeluarkan DED dan ada di tempat saya. Pa presiden minta pabrik minyak makan merah hanya khusus untuk koperasi petani sawit," ungkap Teten.

Kemudian, sambungnya lagi, presiden juga ingin petani sawit makmur dan rakyat akses mudah mendapatkan minyak makan yang sehat dan murah.

Baca Juga: Solusi Banjir di Tala, Pemkab Bangun Tanggul dan Rumah Pompa Air Tahun Ini

Editor
Komentar
TrendingLainnya