apahabar.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait mandeknya kasus putusnya jalan nasional Km 171 Satui, Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel.
Koordinator Bidang IT Lapangan Kementerian ESDM, Hendry Prayitno mengungkapkan jika pihaknya bersama PT Arutmin sedang melakukan kajian geotek terkait rusaknya jalan nasional tersebut.
Kajian itu nantinya, kata Hendry, sebagai acuan untuk mengetahui aspek teknis yang akan diberikan terkait penting tidaknya penguatan pada jalan longsor tersebut.
"Untuk itu sudah berlangsung lama. Sudah ada beberapa kali ada pertemuan gitu kan, ada dengan DPR juga, kemudian dari pemerintah kabupaten bertemu dengan Ditjen Minerba," kata Hendry kepada apahabar.com, di Jakarta, Sabtu (18/2).
Beberapa hari lalu, Hendry mengaku sempat berkomunikasi dengan Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Arutmin untuk membahas permasalahan jalan nasional yang putus tersebut.
"Mereka sedang melakukan kajian bimtek untuk mengetahui teknisnya nanti seperti apa untuk penguatan jalan longsor itu," terangnya.
Tekait kajian geotek, menurut Hendry akan dirampungkan pada akhir bulan ini. "Mungkin baru tahu nanti seperti apa teknisnya atau penanganannya seperti apa," katanya.
Dirinya juga menjelaskan alasan mengapa Kementerian ESDM berkolaborasi dengan PT Arutmin untuk melakukan kajian tersebut.
"Karena itu berdekatan dengan IUP-nya Arutmin, ada sebagian yang di dalam konstruksi Arutmin, mungkin berkolaborasi dengan Arutmin membantu teknis penanganan jalannya," beber Hendry.
Sementara itu, tiga bulan sudah berlalu sejak insiden longsornya jalan nasional terjadi, belum terlihat adanya perbaikan dan pembenahan yang signifikan. Pemerintah sibuk saling tunjuk dengan perusahaan tentang siapa pihak yang paling bertanggung jawab.
Menurut Hendry, pihaknya bukan tidak ingin bertanggungjawab, hanya saja perkara perbaikan jalan merupakan tanggung jawab Kementerian PUPR. Kendati demikian, diskusi mendalam terkait hal itu perlu dilakukan dengan sejumlah pihak terkait.
"Saya kurang paham, karena yang punya wewenang dari pihak BPJN dan orang kantor di minerba. Karena kan kalau jalan ini harus berkomunikasi dengan Balai jalan, karena yang punya kan balai jalan (Kemen PUPR)," ungkap Hendry.
Secara spesifik terkait teknis pengerjaannya, menurut Hendry, "Kalau dari Balai Jalan sudah tahu tindak lanjutnya seperti apa, mungkin baru bisa diproses juga," pungkasnya.
Jalan Alternatif
Menyikapi jalan nasional di kilometer 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) yang kembali longsor sehingga terganggunya akses transportasi didaerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) membuat jalan alternatif.
“Walaupun jalan longsor Km 171 merupakan tanggung jawab pusat, namun pemerintah daerah merasa bertanggungjawab, akhirnya dalam rapat dengan beberapa pihak terkait diputuskan membuat jalan alternatif pemerintah daerah sejauh 2,5 Km,” kata Bupati Zairullah Azhar, Selasa (11/10/2022) di Batulicin.
Berdasarkan analisa, jalan Km 171 yang longsor tersebut sangat lentur dan sewaktu-waktu kemungkinan longsor bisa terjadi, apalagi jalan tersebut merupakan akses yang sangat penting bagi masyarakat untuk beraktivitas dari Banjarmasin, Batulicin, Kotabaru, Samarinda, Balikpapan, dan lainnya, sehingga pemerintah daerah mengambil langkah membuat jalan baru.
