News

Jadi Tersangka Korupsi, Rumah Gubernur Papua Lukas Enembe Dipantau Drone Liar

apahabar.com, JAYAPURA – Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi sorotan banyak orang usai ditetapkan tersangka korupsi. Sebuah…

Featured-Image
Gubernur Papua, Lukas Enembe, ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Foto-Net.

apahabar.com, JAYAPURA – Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi sorotan banyak orang usai ditetapkan tersangka korupsi. Sebuah drone liar disebut-sebut mengintai kediamannya.

Juru bicara Lukas Enembe, Rifai Darus mengatakan bahwa Gubernur Papua masih tetap berada di kediaman pribadinya di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

Alasan Lukas Enembe masih belum bisa keluar dari kediamannya lantaran tak diizinkan oleh massa pendukungnya setelah adanya penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Beliau masih berada di Koya dan belum bisa keluar. Kami pun kalau masuk harus melewati izin yang panjang,” ujar Rifai kepada wartawan di Jayapura, dillansir CNN Indonesia, Senin,(19/9).

Rifai Darus menambahkan bahwa kediaman pribadi Gubernur Lukas Enembe juga telah dipantau oleh drone liar.

“Saya kira semua mata memantau kediaman gubernur karena semenjak kemarin kami di sana melihat ada banyak pesawat pemantau di atas kediaman gubernur,” tambahnya.

Perlu diketahui, penetapan tersangka kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe berdasarkan surat KPK RI nomor B/536/dik.00/23/09/2022 tanggal 5 September 2022.

Usai penetapan tersangka itu, sejumlah massa pendukung Lukas Enembe berbondong-bondong menjaga kediaman Lukas Enembe.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Politikus Partai Demokrat tersebut diduga telah menerima suap dan gratifikasi terkait proyek di daerah Papua.

Sayangnya, KPK belum membeberkan secara detail konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe. Sebab, KPK belum melakukan proses penangkapan dan penahanan terhadap Lukas Enembe.

Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK. Ia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga sudah memblokir rekening milik Lukas Enembe dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan.

Komentar