Hot Borneo

Fauzan Ramon Berang, Penutupan U-Turn KM 8 Banjar Dinilai Sepihak!

Penutupan U-Turn di Jalan Ahmad Yani, Kilometer 8, Kertak Hanyar, Banjar, menuai kontra di masyarakat. 

Featured-Image
Penutupan U-Turn di Jalan Ahmad Yani, Kilometer 8, Kertak Hanyar, Banjar, menuai kontra di masyarakat. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN - Penutupan U-Turn di Jalan Ahmad Yani, Kilometer 8, Kertak Hanyar, Banjar, menuai kontra di masyarakat. 

Bahkan nada protes datang dari Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Intan Kalimantan, Dr. Fauzan Ramon.

"Saya mengawakili masyarakat Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Banjar mengeluhkan penutupan U-Turn di Jalan Ahmad Yani, Kilometer 8, Kertak Hanyar," ucap Fauzan Ramon kepada awak media, Jumat (2/12) siang.

Protes tersebut, kata Fauzan, bukan tanpa alasan. Pasalnya, penutupan dilakukan secara sepihak, tanpa ada pemberitahuan kepada masyarakat.

"penutupan ini dilakukan secara sepihak," kata pengacara kondang ini.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Intan Kalimantan, Dr. Fauzan Ramon. Foto-Istimewa
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Intan Kalimantan, Dr. Fauzan Ramon. Foto-Istimewa

Seharusnya, sambung Fauzan, instansi terkait memajang spanduk atau baliho yang berisi pemberitahuan penutupan U-Turn. 

"Harusnya ada pemberitahuan. Memang sih katanya penutupan berkaitan dengan pembagian BLT di kantor pos. Tapi kan itu cuma sehari. Sedangkan ini kan sudah 15 hari," bebernya.

Bukannya mengurai kemacetan, ungkap dia. Malahan menimbulkan antrean panjang di lokasi tersebut.

Mengingat, masyarakat pengguna jalan yang ingin berputar arah harus menempuh jarak lebih jauh dibandingkan sebelumnya. Terutama mereka yang berdomisili di kawasan Citra Land. 

"Apalagi tidak ada Dishub maupun polisi yang berjaga di lokasi tersebut," ungkap pengacara senior ini.

Karenanya, Fauzan mendesak agar pemerintah daerah terkait untuk segera membuka U-Turn tersebut. Jika tidak, maka ia akan segera melayangkan gugatan.

"Saya minta agar segera dibuka. Pemerintah jangan semaunya karena berkuasa," pungkasnya. 

Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah terkait.  

Editor
Komentar