News

Apkasi Ajak Perusahaan Barang Jasa Rebut Peluang Pengadaan di Pemda Melalui APN 2022

apahabar.com, JAKARTA – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersiap menggelar pameran Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui…

Featured-Image

apahabar.com, JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersiap menggelar pameran Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui ajang Apkasi Procurement Network (APN) 2022 yang akan berlangsung di Hall A1 JIEXPO Kemayoran, Jakarta, 24-26 Agustus 2022 yang akan dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.

Koordinator Wilayah Apkasi Provinsi Kalimantan Tengah, Halikinnor mengatakan kegiatan APB digagas sebagai bentuk kewajiban moral untuk turut menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Produk UMK dan Koperasi.

"Alasan utama mengapa Apkasi harus berperan aktif dalam gerakan ini karena sebagian besar dari barang dan jasa yang dimiliki oleh para penyedia atau perusahaan barang dan jasa, selaku end user-nya adalah anggota Apkasi yaitu pemerintah kabupaten seluruh Indonesia yang berjumlah 416," katanya mewakili Ketua Umum Apkasi dalam keterangan tertulis yang diterima apahabar,com, Senin (15/8).

Halikinnor yang juga Bupati Kotawaringin Timur mengatakan salah satu peran Apkasi dalam penyelenggaraan PJB pemerintah agar anggota Apkasi terhindar dari permasalahan hukum dalam melakukan transaksi PBJ.

"Karena seperti sama-sama dimaklumi bahwa di beberapa daerah, walaupun tidak bisa kita generalisir, masih ada pengadaan barang dan jasanya bermasalah hingga berakhir di jalur hukum," ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Halikinnor, APN 2022 dapat memertemukan end user barang/jasa dengan para penyedia barang/jasa pemerintah. Hal tersebut perlu dilakukan agar tahapan perencanaan anggaran dan persiapan PBJ pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, melalui APN 2022 ini diharapkan pemda dapat melihat secara langsung kualitas barang-barang yang ditawarkan dan tidak sebatas hanya melihat e-Katalog yang disiapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Dan lagi melalui kegiatan ini, pemerintah daerah dapat menghindari perusahaan-perusahaan fiktif penyedia barang dan jasa," imbuhnya.

Seperti diketahui LKPP telah mengambil langkah-langkah strategis melalui perbaikan ekosistem pengadaan barang/jasa dalam rangka peningkatan produk dalam negeri, produk UKM dan Koperasi menuju Indonesia Maju melalui percepatan penayangan produk katalog nasional dan menargetkan pembentukan katalog lokal dan sektoral di lebih dari 400 Instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menggeliatkan ekonomi daerah.

Tags
News
Komentar